Sejarah Kabupaten Manokwari

Catatan sejarah tentang Irian Jaya dimulai pada abad ke VII. Pada abad tersebut diberitakan bahwa para pedagang Sriwijaya telah sampai didaerah ini dan menyatakan bahwa irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama Janggi.
Keterangan tersebut dapat perdagangan dan pusat Agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India.

Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah – rempah, wangi – wangian, mutiara dan bulu burung Cenderawasih.
Buku tahunan Cina menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirim utusannya ke Kaisar Cina dan Mempersembahkan bulu – bulu burung yang indah..

Sementara itu seorang musafir Cina yang bernama Chon You Kwa menulis,bahwa diKepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama jenggi, maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya...
Didalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ( 1365) Irian Jaya adalah termasuk wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan.

Didalam syair ke XIV didapat kata-kata Ewanim yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedangkan Sien untuk Kowiai yang kedua – keduanya terletak di Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari. Dan ini membuktikan bahwa suku – suku bangsa di Irian Jaya sejak dahulu sudah mempunyai hubungan dengan suku –suku bangsa di bagian barat, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan di Maluku.

Suatu keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Irian Jaya pernah merupakan daerah kekuasaan Sultan Tidore dan Bacan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dan Prof.Dr.Harsya W.Bachtiar dalam penelitiannya yang diungkapkan didalam buku yang berjudul : “ Penduduk Irian Barat “ bahwa pertemuan pertama antara orang – orang pribumi Irian Barat dengan orang – orang dari luar daerah terjadi ketika Sultan Tidore berusaha memperluas wilayah Jajahannya.

Pada abad XVI Pantai Utara sampai Barat daerah Kepala Burung sampai Namatota ( Kab.Fak-fak ) disebelah Selatan, serta pulau – pulau disekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore.

Daerah tersebut meliputi Pulau – pulau Raja Ampat wilayah Kabupaten Sorong sekarang, serta daerah Fakfak dan sepanjang pesisir Teluk Bintuni Wilayah Kabupaten Manokwari sekarang.

Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Sultan Tidore mengangkat empat orang tokoh sebagai raja/korano yang memerintah penduduk di daerah mereka masing – masing atas nama Sultan Tidore.. Hubungan kekuasaan Pemerintahan antara Kerajaan Todore dengan daerah –daerah kekuasaannya, ditandai dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya kepada kerajaan Tidore, melalui raja – raja atau korano – korano yang diangkat oleh Sultan.

Bangsa Barat yang mula – mula melihat Pantai Utara adalah dua Orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada Tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah – rempah, namum mereka tidak mendarat dipantai itu, dia menamakan pulau ini dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno “ Papuwah “ yang berarti Orang berambut keriting. Orang Pertama yang memberi nama New Guinea pada Pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes, ketiak ia berlabuh dimuara sungai Memberamo di Pantai Utara Iraian. YnigoOrtis de Retes tersebut dalam peta abad ke XVI dalam bentuk latin yaitu : “ Nova Guinea “ dan dalam Peta Belanda : Nieuw Guinea “

Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasaa dipakai bersama – sama.

Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo dalam Konfersnsi Malino Pada tahun 1946, dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.

Namun sampai abad ke XIX Daerah Irian Jaya masih dianggap sebagai wilayah gelap, karena penduduknya masih kafir dan menyembah kepada berhala – berhala yang telah berakar berabad – abad lamanya.

Diantara sekian banyak bangsa – bangsa yang pernah dating ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta system monopolinya di Indonesia, VOC kemuadian berhasil mengusir orang – orang Eropa lainnya dari Irian.

Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Jaya pertama kali kelihatan, ketika diresmikannya pendirian benteng “ Fort du Bus “ di Teluk Triton dikaki gunung Lumenciri tepatnaya dikampung Lobo desa Lobo Kecamatan Kaimana Kabupaten fakfak. Pada kesempatan itu Komisaris Pemerintahan Kerajaan Belanda A.J. Van Delden, membacakan suatu pernyataan yang dikenal dengan “ Proklamasi Fort du Bus “ pada tanggal 24 Agustus 1898.

Adapun isi daripada Proklamasi tersebut antara lain bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 140 BT dipantai Selatan terus kearah Barat, Barat daya dan Utara sampai ke semenanjung Goede Hoop diPantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberpon yang dimiliki SultanTidore dinyatakan sebagai milik Belanda.

Karena pengaruh kekuasaan Belanda lebih kuat dari kesultanan Tidore atas Irian Jaya, maka terpaksa Sultan Tidore menerima kehendak Belanda dengan suatu perjanjian penyerahan wilayah berbentuk “ Korte Verklaring “ pada tanggal 3 Juni 1909.

Sekalipun sejak tahun 1998 Irian Jaya sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX. Semula Belanda mengabaikan daerah ini, karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan – saingan dari orang – orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing – masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya secara susungh-sungguh kepada daerah Irian Jaya.

Untuk memantapkan pemerintahan Hindia Belanda diwilayah irian Jaya ini, maka dibentuklah pos pemerintahan yang pertama berkedudukan di Manokwari. Dengan demikian kota Manokwari selain sebagai kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya, juga sebagai embrio pertama sejarah pemerintahan diwilayah Iran Jaya, dan selanjutnya ke Fak-Fak. Kedua pos pemerintahan tersebut diatas masih langsung dibawahi oleh Keresidenan Maluku yang berkedudukan di Ambon.
Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pos pemerintahan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi afdeling, yaitu:

Afdeling Noord Nieuw Guinea, (Irian Jaya Bagian Utara) beribu kota di Manokwari yang meliputi wilayah Sorong sampai Jayapura.

Afdeling West Nieuw Guinea ( Irian Jaya Bagian Barat ) yang beribu kota di Fakfak, meliputi wilayah yang terbentang dari Fakfak sampai Merauke.

Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan suatu “ Wilayah Hukum Negara” yang meliputi bekas wilayah jajahan kerajaan Belanda (Hindia Belanda) maka sejak saat itu secara syah dan diakui oleh dunia luar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kenyataan sejarah ternyata lain, sebab daerah Irian Jaya ternyata tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, walaupun melalui beberapa kali perjanjian sampai dengan Komprensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949di Den Haag Negeri Belanda dan sebagai hasilnya Indonesia menerima pengaturan sementara kedudukan Irian Barat (Iran jaya) oleh Belanda untuk jangka waktu satu tahun. Dan ketentuan ini ternyata tak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana Irian Jaya tetap tidak dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia.

Namun perjuangan untuk mengembalikan Irian jaya antara tahun 1950 dan 1953 terus dilakukan, terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia – Belanda. Setelah usaha – usaha tersebut terbukti membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan Pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum – forum internasional,terutama PBB dan Forum Solidaritas Asia = Afrika seperti Konferensi Asia – Afrika.

Usaha – usaha dibidang diplomasi tersebut ternyata tidak membawa hasil, sehingga Pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda. Pembatalan Uni Indonesia – Belanda pada Tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya kini didasarkan pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Dari hasil perjuangan ini pula melahirkan Undang – undang Nomr 15 Tahun 1956, tentang pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan oleh Kabinet Ali Satroamidjojo, Moh.Roem dan Idam Chalik.

Peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan dilakukan bertepatan dengan hari Ulang Tahunkemerdekaan RI yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan Daerah Tidore, Oba, weda, Pa tani, serat Zainal Abdin Syah, yang berkedudukan di Soasiu dan pelantikannya pada tanggal 23 September 1956.

Pembentukan Propinsi perjuangan ini lebuh dititik beratkan atas dasar administrasi, dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mempertegas bahwa Irian Barat merupakan bagian dari pada Negara Republik Indonesia, maka diberi kesempatan kepada raktay Irian Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Maka pada bulan Agustus 1956 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 Orang anggota DPR sebagai wakil dari rakyat Irian; mereka adalah : Silas Papare, Mohamad Padang dan A.B. Karubuy. Namun demikian Propinsi Irian Barat perjuangan ini, walaupun mempunyai aparatur pemerintahan berupa Gubernur Kepala Daerah, Dewan Pemerintah dan jawatan – jawatan lainnya, tetap tinggal melempen sampai akhir hidupnya.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat belummembawa hasil apa- apa, karena Belanda secara menyolok mendirikan “ Dewan Papua “ pada tanggal 5 April 1961 yang kemudian disusul dengan pembentukan “ Negara Papua Merdeka “ terlepas dari Negara Republik Indonesia.

Maka terpaksa pemerintah Indonesia meningkatkan konfrontasinyadalam bidang militer. Hal ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan senjata. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jokyakarta Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Trikomando Rakyat ( Trikora ) yang berbunyi sebagai berikut :


TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik komfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda..

Dan kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, yang juga berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :
Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda Kolonial.

Kibarkanlah sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.

Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Semoga Tuhan Yang Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

Yokyakarta,19 Desembner 1961
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Pemimpin Besar
Revolusi Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat

S O E K A R N O

Dalam rangka persiapan pemekaran Wilayah Irian Jaya menjadi beberapa Propinsi pada Pelita IV, Kota Manokwari telah ditetapkan sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, yang meliputi : Kabupaten Dati II Manokwari Sorong, Teluk Cendrawasih dan Yapen Waropen.

Dipilihnya Kota Manokwari sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, karena fakta sejarah dimana Kota Manokwari adalah merupakan kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya dan juga merupakan kota Pemerintahan pertama di Irian Jaya.

Dalam upaya membangun kota Manokwari agar sesuai dengan RIK ( Rencana Induk Kota ) diupayakan pula untuk mewujudkan kota Manokwari menjadi Kota yang BERSEJARAH ( Bersih, Sehat, Jaya, Rapi, Aman dan Hidup ).

Sumber :
Monografi Pemerintah Kab.Dati II Manokwari 1990, dalam :
http://papuabaratnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:sejarah-kabupaten-manokwari&catid=48:sejarah&Itemid=69