Permohonan uji materiil UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang diajukan oleh lima masyarakat Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan dan karenanya UU Nomor 56 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945," kata hakim Konstitusi, Ahmad Sodiki, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/1).
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa aspirasi pembentukan Kabupaten Tambrauw merupakan hak konstitusional warga masyarakat adat dari distrik-distrik di dua kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong.
"Kedua kabupaten ternyata telah diajukan dengan memenuhi syarat-syarat dan mekanisme yang secara konstitusional maupun secara hukum," ungkap Sodiki.
Ia mengungkapkan, dalam pasal 3 ayat (1) yang menetapkan cakupan wilayah dari Kabupaten Tambrauw dan pasal 5 ayat (1) yang juga mentetapkan batas wilayah, tidak memasukkan distrik Amberbaken, Kebar, Senopi dan Mubrani dari Kabupaten Manokwari serta Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong.
"Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentukan UU telah mengabaikan aspirasi masyarakat untuk menyatukan wilayah mereka," tambahnya.
Sehingga, Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menggabungkan cakupan wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong menjadi 11 distrik.
"Dari cakupan wilayah Kabupaten Manokwari dan satu distrik dari Kabupaten Sorong, maka cakupan wilayah dalam kabupaten Tambrauw menjadi terdiri atas Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Sausapor, Distrik Moraid, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Mubrani," jelasnya.
Sementara itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menambah satu distrik yakni Distrik Kwoor meskipun pemohon tidak menambahkan dalam petitumnya, Mahkamah menilai distrik tersebut sebagai wilayah kantong.
"Meskipun permohonan pemohon tidak menyebut Distrik Kwoor, Mahkamah berpendapat Distrik Kwoor yang merupakan pemekaran Distrik Fef akan menjadi wilayah enklave atau wilayah kantong yang berada di tengah wilayah Kabupaten Tambrauw jika tidak dimasukkan menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw," paparnya.
Pemohon memohon uji materiil Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: Distrik Fef, D. Miyah, D. Yembun, D. Kwoor, D. Sausapor dan D. Abun."
Sementara, pasal 5 ayat (1) berbunyi "Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah: Sebelah utara berbatasan dengan lautan passifik, sebelah timur berbatasan dengan distrik Sidey kabupaten Manokwari, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sorong Selatan, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sorong". Yakni, D. Amberbaken, D. Kebar, D. Mubrani, D. Senopi dan D. Moraid. (aka)
Catatan :
Kabupaten Tambrauw adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Fef.
Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Penunjukan pejabat bupati sementara dilakukan pada tanggal 15 April 2009 di Jakarta, dengan menunjuk Menase Paa sebagai pejabatnya.
Daftar Distrik
Kabupaten Tambrauw dibentuk dari sebagian bekas wilayah Kabupaten Sorong, yaitu:
Abun
Fef
Kwoor
Miyah
Sausapor
Yembun
Batas Wilayah
Utara : Samudera Pasifik
Selatan : Aifat Utara, Mare, Sawiat
Barat : Sayosa, Moraid
Timur : Amberbaken, Senopi
Ibu kota : Fef
Luas : 5.179,65 km²
Penduduk :
· Jumlah 29.119 (2007)
· Kepadatan 5,6 jiwa/km²
Pembagian administratif :
· Kecamatan 6 distrik
· Desa/kelurahan -
Dasar hukum : UURI Tahun 2008 Nomor 56
Tanggal 26 November 2008
Bupati : Menase Paa (Pjs.)
Sumber :
Ilma Hairinasari
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Peradilan&artid=pembentukan-kabupaten-tambrauw-konstitusional
25 Januari 2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tambrauw
Sabtu, 06 Februari 2010
Kabupaten Sorong Selatan
Kabupaten Sorong Selatan adalah sebuah kabupaten di Papua Barat, Indonesia. Luas daratannya adalah 9.408,63 km². Pada tahun 2007, kota ini mempunyai penduduk sejumlah 48.750 jiwa. Ibu kotanya adalah Teminabuan.
Pada 27 Oktober 2008 keluarlah Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong, wilayah yang diserahkan terdiri atas 11 (sebelas) distrik, yaitu :
Distrik Aifat
Distrik Aifat Utara
Distrik Aifat Timur
Distrik Aifat Selatan
Distrik Aitinyo Barat
Distrik Aitinyo
Distrik Aitinyo Utara
Distrik Ayamaru
Distrik Ayamaru Utara
Distrik Ayamaru Timur
Distrik Mare
Pada 16 Januari 2009 disahkanlah UURI Tahun 2009 Nomor 13 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Sorong. Adapun komposisi distrik bawahannya adalah tepat sama dengan komposisi distrik di atas. Ini terjadi karena pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi syarat teknis dan legalitas, jadi upaya percepatan berupa pemindahan kembali 11 distrik calon distrik Kabupaten Maybrat untuk sementara waktu ke kabupaten induknya, dan dilanjutkan dengan proses pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, bukan dari Kabupaten Sorong Selatan.
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sorong_Selatan
Pada 27 Oktober 2008 keluarlah Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong, wilayah yang diserahkan terdiri atas 11 (sebelas) distrik, yaitu :
Distrik Aifat
Distrik Aifat Utara
Distrik Aifat Timur
Distrik Aifat Selatan
Distrik Aitinyo Barat
Distrik Aitinyo
Distrik Aitinyo Utara
Distrik Ayamaru
Distrik Ayamaru Utara
Distrik Ayamaru Timur
Distrik Mare
Pada 16 Januari 2009 disahkanlah UURI Tahun 2009 Nomor 13 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Sorong. Adapun komposisi distrik bawahannya adalah tepat sama dengan komposisi distrik di atas. Ini terjadi karena pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi syarat teknis dan legalitas, jadi upaya percepatan berupa pemindahan kembali 11 distrik calon distrik Kabupaten Maybrat untuk sementara waktu ke kabupaten induknya, dan dilanjutkan dengan proses pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, bukan dari Kabupaten Sorong Selatan.
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sorong_Selatan
Pariwisata Sorong Selatan
Kabupaten Sorong Selatan memiliki potensi pariwisata alam yang patut dikunjungi karena keindahannya. Beberapa tempat yang dapat menjadi tujuan utama wisata antara lain panorama Danau Ayamaru dan Uter di Aitinyo yang begitu memesona, Kali Wensi di Ayamaru juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya.
Distrik Teminabuan juga menawarkan berbagai pesona keindahan alam seperti Air Terjun Kohin, Hutan Wisata Bariat serta Kali Sembra. Begitu juga dengan wisata pemancingan yang terdapat di muara Waigo dan konda.
Sorong Selatan juga memiliki objek wisata sejarah seperti Tugu Pendaratan Trikora yang terletak di Teminabuan. Sektor parwisata ini didukung dengan fasilitas yang akan menambah kenyamanan kunjungan wisatawan, yaitu dua buah hotel yang ada di Teminabuan serta 3 penginapan yang terdapat di distrik Teminabuan, Inanwatan, dan Ayamaru.
Sumber :
http://sorongselatankab.go.id/potensi.php?idp=11
Distrik Teminabuan juga menawarkan berbagai pesona keindahan alam seperti Air Terjun Kohin, Hutan Wisata Bariat serta Kali Sembra. Begitu juga dengan wisata pemancingan yang terdapat di muara Waigo dan konda.
Sorong Selatan juga memiliki objek wisata sejarah seperti Tugu Pendaratan Trikora yang terletak di Teminabuan. Sektor parwisata ini didukung dengan fasilitas yang akan menambah kenyamanan kunjungan wisatawan, yaitu dua buah hotel yang ada di Teminabuan serta 3 penginapan yang terdapat di distrik Teminabuan, Inanwatan, dan Ayamaru.
Sumber :
http://sorongselatankab.go.id/potensi.php?idp=11
Sekilas Sorong Selatan
Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Irian Jaya Barat. Daerah ini merupakan pemekaran yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 dengan ibukota di Teminabuan. Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 14 Distrik yang meliputi 210 Kampung dan 3 Kelurahan. Jumlah penduduk pada bulan Januari 2007 sebanyak 105.385 jiwa. Komposisi penduduk masih relatif homogen, heterogen hanya pada ibukota kabupaten. Prosentase penduduk orang asli Papua sekitar 90%, sisanya adalah pendatang dari suku Bugis Makasar, Buton, Ambon, Jawa, dan suku-suku lainnya.
Secara administratif, letak Kabupaten Sorong Selatan berbatasan dengan:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sorong;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Maluku;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong.
Sedangkan secara geografis, Sorsel terletak pada 01°00'- 02°30' LS dan 131°00' - 133°00' BT, dan berada pada ketinggian 0–1.362 m dpl. Daerah terendah berada di sepanjang garis pantai Laut Seram yang meliputi wilayah Distrik Kokoda, Inanwatan, Teminabuan, Kais dan Seremuk, sedang daerah tertinggi berada di Distrik Aifat Timur. Ibukota Kabupaten Sorong Selatan, yaitu Kota Teminabuan terletak pada ketinggian 40 m dpl.
Karakteristik wilayah bervariasi, yaitu: dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan dan lereng-lereng (pedalaman, ± 65%) serta dataran rendah, rawa-rawa, dan pantai (35%). Penyebaran wilayah tersebut adalah sebagai berikut:
a) Daerah pegunungan; tersebar di distrik: Ayamaru, Ayamaru Timur, Mare, Aifat, Aifat Timur sebagian Aitinyo dan Sawiat.
b) Daerah dataran rendah; tersebar di distrik: Teminabuan, Seremuk (sebagian), Wayer, Moswaren, sebagian Aitinyo.
c) Daerah pantai dan rawa, tersebar di distrik : Inanwatan, Kais, Kokoda, dan sebagian Seremuk.
Sumber :
http://sorongselatankab.go.id/profil.php?idpf=1
Secara administratif, letak Kabupaten Sorong Selatan berbatasan dengan:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sorong;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Maluku;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong.
Sedangkan secara geografis, Sorsel terletak pada 01°00'- 02°30' LS dan 131°00' - 133°00' BT, dan berada pada ketinggian 0–1.362 m dpl. Daerah terendah berada di sepanjang garis pantai Laut Seram yang meliputi wilayah Distrik Kokoda, Inanwatan, Teminabuan, Kais dan Seremuk, sedang daerah tertinggi berada di Distrik Aifat Timur. Ibukota Kabupaten Sorong Selatan, yaitu Kota Teminabuan terletak pada ketinggian 40 m dpl.
Karakteristik wilayah bervariasi, yaitu: dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan dan lereng-lereng (pedalaman, ± 65%) serta dataran rendah, rawa-rawa, dan pantai (35%). Penyebaran wilayah tersebut adalah sebagai berikut:
a) Daerah pegunungan; tersebar di distrik: Ayamaru, Ayamaru Timur, Mare, Aifat, Aifat Timur sebagian Aitinyo dan Sawiat.
b) Daerah dataran rendah; tersebar di distrik: Teminabuan, Seremuk (sebagian), Wayer, Moswaren, sebagian Aitinyo.
c) Daerah pantai dan rawa, tersebar di distrik : Inanwatan, Kais, Kokoda, dan sebagian Seremuk.
Sumber :
http://sorongselatankab.go.id/profil.php?idpf=1
Sejarah Kabupaten Manokwari
Catatan sejarah tentang Irian Jaya dimulai pada abad ke VII. Pada abad tersebut diberitakan bahwa para pedagang Sriwijaya telah sampai didaerah ini dan menyatakan bahwa irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama Janggi.
Keterangan tersebut dapat perdagangan dan pusat Agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India.
Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah – rempah, wangi – wangian, mutiara dan bulu burung Cenderawasih.
Buku tahunan Cina menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirim utusannya ke Kaisar Cina dan Mempersembahkan bulu – bulu burung yang indah..
Sementara itu seorang musafir Cina yang bernama Chon You Kwa menulis,bahwa diKepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama jenggi, maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya...
Didalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ( 1365) Irian Jaya adalah termasuk wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan.
Didalam syair ke XIV didapat kata-kata Ewanim yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedangkan Sien untuk Kowiai yang kedua – keduanya terletak di Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari. Dan ini membuktikan bahwa suku – suku bangsa di Irian Jaya sejak dahulu sudah mempunyai hubungan dengan suku –suku bangsa di bagian barat, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan di Maluku.
Suatu keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Irian Jaya pernah merupakan daerah kekuasaan Sultan Tidore dan Bacan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dan Prof.Dr.Harsya W.Bachtiar dalam penelitiannya yang diungkapkan didalam buku yang berjudul : “ Penduduk Irian Barat “ bahwa pertemuan pertama antara orang – orang pribumi Irian Barat dengan orang – orang dari luar daerah terjadi ketika Sultan Tidore berusaha memperluas wilayah Jajahannya.
Pada abad XVI Pantai Utara sampai Barat daerah Kepala Burung sampai Namatota ( Kab.Fak-fak ) disebelah Selatan, serta pulau – pulau disekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore.
Daerah tersebut meliputi Pulau – pulau Raja Ampat wilayah Kabupaten Sorong sekarang, serta daerah Fakfak dan sepanjang pesisir Teluk Bintuni Wilayah Kabupaten Manokwari sekarang.
Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Sultan Tidore mengangkat empat orang tokoh sebagai raja/korano yang memerintah penduduk di daerah mereka masing – masing atas nama Sultan Tidore.. Hubungan kekuasaan Pemerintahan antara Kerajaan Todore dengan daerah –daerah kekuasaannya, ditandai dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya kepada kerajaan Tidore, melalui raja – raja atau korano – korano yang diangkat oleh Sultan.
Bangsa Barat yang mula – mula melihat Pantai Utara adalah dua Orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada Tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah – rempah, namum mereka tidak mendarat dipantai itu, dia menamakan pulau ini dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno “ Papuwah “ yang berarti Orang berambut keriting. Orang Pertama yang memberi nama New Guinea pada Pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes, ketiak ia berlabuh dimuara sungai Memberamo di Pantai Utara Iraian. YnigoOrtis de Retes tersebut dalam peta abad ke XVI dalam bentuk latin yaitu : “ Nova Guinea “ dan dalam Peta Belanda : Nieuw Guinea “
Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasaa dipakai bersama – sama.
Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo dalam Konfersnsi Malino Pada tahun 1946, dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.
Namun sampai abad ke XIX Daerah Irian Jaya masih dianggap sebagai wilayah gelap, karena penduduknya masih kafir dan menyembah kepada berhala – berhala yang telah berakar berabad – abad lamanya.
Diantara sekian banyak bangsa – bangsa yang pernah dating ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta system monopolinya di Indonesia, VOC kemuadian berhasil mengusir orang – orang Eropa lainnya dari Irian.
Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Jaya pertama kali kelihatan, ketika diresmikannya pendirian benteng “ Fort du Bus “ di Teluk Triton dikaki gunung Lumenciri tepatnaya dikampung Lobo desa Lobo Kecamatan Kaimana Kabupaten fakfak. Pada kesempatan itu Komisaris Pemerintahan Kerajaan Belanda A.J. Van Delden, membacakan suatu pernyataan yang dikenal dengan “ Proklamasi Fort du Bus “ pada tanggal 24 Agustus 1898.
Adapun isi daripada Proklamasi tersebut antara lain bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 140 BT dipantai Selatan terus kearah Barat, Barat daya dan Utara sampai ke semenanjung Goede Hoop diPantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberpon yang dimiliki SultanTidore dinyatakan sebagai milik Belanda.
Karena pengaruh kekuasaan Belanda lebih kuat dari kesultanan Tidore atas Irian Jaya, maka terpaksa Sultan Tidore menerima kehendak Belanda dengan suatu perjanjian penyerahan wilayah berbentuk “ Korte Verklaring “ pada tanggal 3 Juni 1909.
Sekalipun sejak tahun 1998 Irian Jaya sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX. Semula Belanda mengabaikan daerah ini, karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan – saingan dari orang – orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing – masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya secara susungh-sungguh kepada daerah Irian Jaya.
Untuk memantapkan pemerintahan Hindia Belanda diwilayah irian Jaya ini, maka dibentuklah pos pemerintahan yang pertama berkedudukan di Manokwari. Dengan demikian kota Manokwari selain sebagai kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya, juga sebagai embrio pertama sejarah pemerintahan diwilayah Iran Jaya, dan selanjutnya ke Fak-Fak. Kedua pos pemerintahan tersebut diatas masih langsung dibawahi oleh Keresidenan Maluku yang berkedudukan di Ambon.
Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pos pemerintahan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi afdeling, yaitu:
Afdeling Noord Nieuw Guinea, (Irian Jaya Bagian Utara) beribu kota di Manokwari yang meliputi wilayah Sorong sampai Jayapura.
Afdeling West Nieuw Guinea ( Irian Jaya Bagian Barat ) yang beribu kota di Fakfak, meliputi wilayah yang terbentang dari Fakfak sampai Merauke.
Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan suatu “ Wilayah Hukum Negara” yang meliputi bekas wilayah jajahan kerajaan Belanda (Hindia Belanda) maka sejak saat itu secara syah dan diakui oleh dunia luar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.
Dalam kenyataan sejarah ternyata lain, sebab daerah Irian Jaya ternyata tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, walaupun melalui beberapa kali perjanjian sampai dengan Komprensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949di Den Haag Negeri Belanda dan sebagai hasilnya Indonesia menerima pengaturan sementara kedudukan Irian Barat (Iran jaya) oleh Belanda untuk jangka waktu satu tahun. Dan ketentuan ini ternyata tak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana Irian Jaya tetap tidak dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia.
Namun perjuangan untuk mengembalikan Irian jaya antara tahun 1950 dan 1953 terus dilakukan, terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia – Belanda. Setelah usaha – usaha tersebut terbukti membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan Pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum – forum internasional,terutama PBB dan Forum Solidaritas Asia = Afrika seperti Konferensi Asia – Afrika.
Usaha – usaha dibidang diplomasi tersebut ternyata tidak membawa hasil, sehingga Pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda. Pembatalan Uni Indonesia – Belanda pada Tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.
Perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya kini didasarkan pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Dari hasil perjuangan ini pula melahirkan Undang – undang Nomr 15 Tahun 1956, tentang pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan oleh Kabinet Ali Satroamidjojo, Moh.Roem dan Idam Chalik.
Peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan dilakukan bertepatan dengan hari Ulang Tahunkemerdekaan RI yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan Daerah Tidore, Oba, weda, Pa tani, serat Zainal Abdin Syah, yang berkedudukan di Soasiu dan pelantikannya pada tanggal 23 September 1956.
Pembentukan Propinsi perjuangan ini lebuh dititik beratkan atas dasar administrasi, dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mempertegas bahwa Irian Barat merupakan bagian dari pada Negara Republik Indonesia, maka diberi kesempatan kepada raktay Irian Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Maka pada bulan Agustus 1956 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 Orang anggota DPR sebagai wakil dari rakyat Irian; mereka adalah : Silas Papare, Mohamad Padang dan A.B. Karubuy. Namun demikian Propinsi Irian Barat perjuangan ini, walaupun mempunyai aparatur pemerintahan berupa Gubernur Kepala Daerah, Dewan Pemerintah dan jawatan – jawatan lainnya, tetap tinggal melempen sampai akhir hidupnya.
Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat belummembawa hasil apa- apa, karena Belanda secara menyolok mendirikan “ Dewan Papua “ pada tanggal 5 April 1961 yang kemudian disusul dengan pembentukan “ Negara Papua Merdeka “ terlepas dari Negara Republik Indonesia.
Maka terpaksa pemerintah Indonesia meningkatkan konfrontasinyadalam bidang militer. Hal ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan senjata. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jokyakarta Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Trikomando Rakyat ( Trikora ) yang berbunyi sebagai berikut :
TRI KOMANDO RAKYAT
Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik komfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda..
Dan kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, yang juga berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :
Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda Kolonial.
Kibarkanlah sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.
Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Semoga Tuhan Yang Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan Indonesia.
Yokyakarta,19 Desembner 1961
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Pemimpin Besar
Revolusi Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat
S O E K A R N O
Dalam rangka persiapan pemekaran Wilayah Irian Jaya menjadi beberapa Propinsi pada Pelita IV, Kota Manokwari telah ditetapkan sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, yang meliputi : Kabupaten Dati II Manokwari Sorong, Teluk Cendrawasih dan Yapen Waropen.
Dipilihnya Kota Manokwari sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, karena fakta sejarah dimana Kota Manokwari adalah merupakan kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya dan juga merupakan kota Pemerintahan pertama di Irian Jaya.
Dalam upaya membangun kota Manokwari agar sesuai dengan RIK ( Rencana Induk Kota ) diupayakan pula untuk mewujudkan kota Manokwari menjadi Kota yang BERSEJARAH ( Bersih, Sehat, Jaya, Rapi, Aman dan Hidup ).
Sumber :
Monografi Pemerintah Kab.Dati II Manokwari 1990, dalam :
http://papuabaratnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:sejarah-kabupaten-manokwari&catid=48:sejarah&Itemid=69
Keterangan tersebut dapat perdagangan dan pusat Agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India.
Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah – rempah, wangi – wangian, mutiara dan bulu burung Cenderawasih.
Buku tahunan Cina menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirim utusannya ke Kaisar Cina dan Mempersembahkan bulu – bulu burung yang indah..
Sementara itu seorang musafir Cina yang bernama Chon You Kwa menulis,bahwa diKepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama jenggi, maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya...
Didalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ( 1365) Irian Jaya adalah termasuk wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan.
Didalam syair ke XIV didapat kata-kata Ewanim yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedangkan Sien untuk Kowiai yang kedua – keduanya terletak di Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari. Dan ini membuktikan bahwa suku – suku bangsa di Irian Jaya sejak dahulu sudah mempunyai hubungan dengan suku –suku bangsa di bagian barat, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan di Maluku.
Suatu keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Irian Jaya pernah merupakan daerah kekuasaan Sultan Tidore dan Bacan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dan Prof.Dr.Harsya W.Bachtiar dalam penelitiannya yang diungkapkan didalam buku yang berjudul : “ Penduduk Irian Barat “ bahwa pertemuan pertama antara orang – orang pribumi Irian Barat dengan orang – orang dari luar daerah terjadi ketika Sultan Tidore berusaha memperluas wilayah Jajahannya.
Pada abad XVI Pantai Utara sampai Barat daerah Kepala Burung sampai Namatota ( Kab.Fak-fak ) disebelah Selatan, serta pulau – pulau disekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore.
Daerah tersebut meliputi Pulau – pulau Raja Ampat wilayah Kabupaten Sorong sekarang, serta daerah Fakfak dan sepanjang pesisir Teluk Bintuni Wilayah Kabupaten Manokwari sekarang.
Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Sultan Tidore mengangkat empat orang tokoh sebagai raja/korano yang memerintah penduduk di daerah mereka masing – masing atas nama Sultan Tidore.. Hubungan kekuasaan Pemerintahan antara Kerajaan Todore dengan daerah –daerah kekuasaannya, ditandai dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya kepada kerajaan Tidore, melalui raja – raja atau korano – korano yang diangkat oleh Sultan.
Bangsa Barat yang mula – mula melihat Pantai Utara adalah dua Orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada Tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah – rempah, namum mereka tidak mendarat dipantai itu, dia menamakan pulau ini dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno “ Papuwah “ yang berarti Orang berambut keriting. Orang Pertama yang memberi nama New Guinea pada Pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes, ketiak ia berlabuh dimuara sungai Memberamo di Pantai Utara Iraian. YnigoOrtis de Retes tersebut dalam peta abad ke XVI dalam bentuk latin yaitu : “ Nova Guinea “ dan dalam Peta Belanda : Nieuw Guinea “
Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasaa dipakai bersama – sama.
Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo dalam Konfersnsi Malino Pada tahun 1946, dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.
Namun sampai abad ke XIX Daerah Irian Jaya masih dianggap sebagai wilayah gelap, karena penduduknya masih kafir dan menyembah kepada berhala – berhala yang telah berakar berabad – abad lamanya.
Diantara sekian banyak bangsa – bangsa yang pernah dating ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta system monopolinya di Indonesia, VOC kemuadian berhasil mengusir orang – orang Eropa lainnya dari Irian.
Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Jaya pertama kali kelihatan, ketika diresmikannya pendirian benteng “ Fort du Bus “ di Teluk Triton dikaki gunung Lumenciri tepatnaya dikampung Lobo desa Lobo Kecamatan Kaimana Kabupaten fakfak. Pada kesempatan itu Komisaris Pemerintahan Kerajaan Belanda A.J. Van Delden, membacakan suatu pernyataan yang dikenal dengan “ Proklamasi Fort du Bus “ pada tanggal 24 Agustus 1898.
Adapun isi daripada Proklamasi tersebut antara lain bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 140 BT dipantai Selatan terus kearah Barat, Barat daya dan Utara sampai ke semenanjung Goede Hoop diPantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberpon yang dimiliki SultanTidore dinyatakan sebagai milik Belanda.
Karena pengaruh kekuasaan Belanda lebih kuat dari kesultanan Tidore atas Irian Jaya, maka terpaksa Sultan Tidore menerima kehendak Belanda dengan suatu perjanjian penyerahan wilayah berbentuk “ Korte Verklaring “ pada tanggal 3 Juni 1909.
Sekalipun sejak tahun 1998 Irian Jaya sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX. Semula Belanda mengabaikan daerah ini, karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan – saingan dari orang – orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing – masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya secara susungh-sungguh kepada daerah Irian Jaya.
Untuk memantapkan pemerintahan Hindia Belanda diwilayah irian Jaya ini, maka dibentuklah pos pemerintahan yang pertama berkedudukan di Manokwari. Dengan demikian kota Manokwari selain sebagai kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya, juga sebagai embrio pertama sejarah pemerintahan diwilayah Iran Jaya, dan selanjutnya ke Fak-Fak. Kedua pos pemerintahan tersebut diatas masih langsung dibawahi oleh Keresidenan Maluku yang berkedudukan di Ambon.
Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pos pemerintahan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi afdeling, yaitu:
Afdeling Noord Nieuw Guinea, (Irian Jaya Bagian Utara) beribu kota di Manokwari yang meliputi wilayah Sorong sampai Jayapura.
Afdeling West Nieuw Guinea ( Irian Jaya Bagian Barat ) yang beribu kota di Fakfak, meliputi wilayah yang terbentang dari Fakfak sampai Merauke.
Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan suatu “ Wilayah Hukum Negara” yang meliputi bekas wilayah jajahan kerajaan Belanda (Hindia Belanda) maka sejak saat itu secara syah dan diakui oleh dunia luar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.
Dalam kenyataan sejarah ternyata lain, sebab daerah Irian Jaya ternyata tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, walaupun melalui beberapa kali perjanjian sampai dengan Komprensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949di Den Haag Negeri Belanda dan sebagai hasilnya Indonesia menerima pengaturan sementara kedudukan Irian Barat (Iran jaya) oleh Belanda untuk jangka waktu satu tahun. Dan ketentuan ini ternyata tak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana Irian Jaya tetap tidak dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia.
Namun perjuangan untuk mengembalikan Irian jaya antara tahun 1950 dan 1953 terus dilakukan, terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia – Belanda. Setelah usaha – usaha tersebut terbukti membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan Pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum – forum internasional,terutama PBB dan Forum Solidaritas Asia = Afrika seperti Konferensi Asia – Afrika.
Usaha – usaha dibidang diplomasi tersebut ternyata tidak membawa hasil, sehingga Pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda. Pembatalan Uni Indonesia – Belanda pada Tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.
Perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya kini didasarkan pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Dari hasil perjuangan ini pula melahirkan Undang – undang Nomr 15 Tahun 1956, tentang pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan oleh Kabinet Ali Satroamidjojo, Moh.Roem dan Idam Chalik.
Peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan dilakukan bertepatan dengan hari Ulang Tahunkemerdekaan RI yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan Daerah Tidore, Oba, weda, Pa tani, serat Zainal Abdin Syah, yang berkedudukan di Soasiu dan pelantikannya pada tanggal 23 September 1956.
Pembentukan Propinsi perjuangan ini lebuh dititik beratkan atas dasar administrasi, dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mempertegas bahwa Irian Barat merupakan bagian dari pada Negara Republik Indonesia, maka diberi kesempatan kepada raktay Irian Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Maka pada bulan Agustus 1956 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 Orang anggota DPR sebagai wakil dari rakyat Irian; mereka adalah : Silas Papare, Mohamad Padang dan A.B. Karubuy. Namun demikian Propinsi Irian Barat perjuangan ini, walaupun mempunyai aparatur pemerintahan berupa Gubernur Kepala Daerah, Dewan Pemerintah dan jawatan – jawatan lainnya, tetap tinggal melempen sampai akhir hidupnya.
Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat belummembawa hasil apa- apa, karena Belanda secara menyolok mendirikan “ Dewan Papua “ pada tanggal 5 April 1961 yang kemudian disusul dengan pembentukan “ Negara Papua Merdeka “ terlepas dari Negara Republik Indonesia.
Maka terpaksa pemerintah Indonesia meningkatkan konfrontasinyadalam bidang militer. Hal ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan senjata. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jokyakarta Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Trikomando Rakyat ( Trikora ) yang berbunyi sebagai berikut :
TRI KOMANDO RAKYAT
Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik komfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda..
Dan kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, yang juga berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :
Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda Kolonial.
Kibarkanlah sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.
Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Semoga Tuhan Yang Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan Indonesia.
Yokyakarta,19 Desembner 1961
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Pemimpin Besar
Revolusi Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat
S O E K A R N O
Dalam rangka persiapan pemekaran Wilayah Irian Jaya menjadi beberapa Propinsi pada Pelita IV, Kota Manokwari telah ditetapkan sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, yang meliputi : Kabupaten Dati II Manokwari Sorong, Teluk Cendrawasih dan Yapen Waropen.
Dipilihnya Kota Manokwari sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, karena fakta sejarah dimana Kota Manokwari adalah merupakan kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya dan juga merupakan kota Pemerintahan pertama di Irian Jaya.
Dalam upaya membangun kota Manokwari agar sesuai dengan RIK ( Rencana Induk Kota ) diupayakan pula untuk mewujudkan kota Manokwari menjadi Kota yang BERSEJARAH ( Bersih, Sehat, Jaya, Rapi, Aman dan Hidup ).
Sumber :
Monografi Pemerintah Kab.Dati II Manokwari 1990, dalam :
http://papuabaratnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:sejarah-kabupaten-manokwari&catid=48:sejarah&Itemid=69
Kabupaten Manokwari Masuki Tahun Agribisnis 2012
Untuk mempercepat kemajuan perekonomian dan kehidupan masyarakatnya, Bupati Morowali di Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan akan menjadi wilayahnya "Daerah Agribisnis" pada tahun 2012.
"Mulai tahun 2009 kami akan menyiapkan segala sesuatunya untuk mewujudkan konsep itu," kata Anwar Hafid di Palu, Ahad.
Dia menyebutkan, salah satu contoh persiapan menuju tahun Agribisnis tersebut adalah dengan membuat kurikulum pendidikan yang mengarah ke pertanian, sehingga lulusan dari sekolah kejuruan dan perguruan tinggi bisa segera menerapkan ilmunya di lapangan.
Kabupaten Morowali selain dikenal sebagai daerah penghasil aneka bahan tambang, juga memiliki potensi pertanian yang besar karena penghasil kelapa sawit, kakao, kopra, cengkih, dan hasil perikanan.
Karena itu, kata Bupati Hafid, segala pembangunan di daerahnya ke depan akan diarahkan menuju ke Agribisnis, namun tidak mengesampingkan tujuan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, lanjut dia, Kabupaten Morowali terus menggencarkan pembangunan infrastruktur perekonomian, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, kelistrikan, dan telekomunikasi, guna memwujudkan program Daerah Agribisnis 2012.
Ia juga mengatakan, penyusunan tata ruang kota Bungku sebagai ibukota Kabupaten Morowali, akan diprioritaskan pengerjaannya dan dilakukan secara bertahap, agar pembangunan kota ini ke depan bisa ramah lingkungan serta memberikan akses yang mudah untuk pengembangan semua sektor.
"Penataan tata kota Bungku itu membutuhkan dana sekitar Rp30 miliar bersumber dari APBN dan diperkirakan selesai hingga 2010," katanya.
Pemkab Morowali juga sedang menyiapkan pembangunan lapangan terbang untuk mempermudah transportasi, sebab selama ini dikeluhkan oleh banyak investor yang akan menanamkan modal.
Morowali merupakan kabupaten di bagian tenggara paling Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Dengan aneka potensi sumber daya alam yang dimiliki, Pemkab Morowali yakin bisa mengembangkan daerahnya menjadi kabupaten terkaya di Provinsi Sulteng dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.
Luas daratan Kabupaten Morowali yang memiliki 13 kecamatan itu mencapai lebih 15.490,12 km persegi atau sekitar 22,7% dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan catatan Pemkab Morowali, sektor paling dominan dalam menggerakan roda perekonomian di kabupaten itu dewasa ini adalah sektor pertanian dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 67,9%.
Sub-sektor kehutanan paling besar menyumbang PDRB yakni 17,7%, sub-sektor perkebunan 15,8%, dan sub-sektor perikanan 7%, disusul sektor jasa 10%, sektor perdagangan 9,9%, dan sektor industri pengolahan 3,7%. (kpl/erl)
Sumber :
http://www.kapanlagi.com/h/0000263060.html
23 November 2008
"Mulai tahun 2009 kami akan menyiapkan segala sesuatunya untuk mewujudkan konsep itu," kata Anwar Hafid di Palu, Ahad.
Dia menyebutkan, salah satu contoh persiapan menuju tahun Agribisnis tersebut adalah dengan membuat kurikulum pendidikan yang mengarah ke pertanian, sehingga lulusan dari sekolah kejuruan dan perguruan tinggi bisa segera menerapkan ilmunya di lapangan.
Kabupaten Morowali selain dikenal sebagai daerah penghasil aneka bahan tambang, juga memiliki potensi pertanian yang besar karena penghasil kelapa sawit, kakao, kopra, cengkih, dan hasil perikanan.
Karena itu, kata Bupati Hafid, segala pembangunan di daerahnya ke depan akan diarahkan menuju ke Agribisnis, namun tidak mengesampingkan tujuan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, lanjut dia, Kabupaten Morowali terus menggencarkan pembangunan infrastruktur perekonomian, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, kelistrikan, dan telekomunikasi, guna memwujudkan program Daerah Agribisnis 2012.
Ia juga mengatakan, penyusunan tata ruang kota Bungku sebagai ibukota Kabupaten Morowali, akan diprioritaskan pengerjaannya dan dilakukan secara bertahap, agar pembangunan kota ini ke depan bisa ramah lingkungan serta memberikan akses yang mudah untuk pengembangan semua sektor.
"Penataan tata kota Bungku itu membutuhkan dana sekitar Rp30 miliar bersumber dari APBN dan diperkirakan selesai hingga 2010," katanya.
Pemkab Morowali juga sedang menyiapkan pembangunan lapangan terbang untuk mempermudah transportasi, sebab selama ini dikeluhkan oleh banyak investor yang akan menanamkan modal.
Morowali merupakan kabupaten di bagian tenggara paling Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Dengan aneka potensi sumber daya alam yang dimiliki, Pemkab Morowali yakin bisa mengembangkan daerahnya menjadi kabupaten terkaya di Provinsi Sulteng dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.
Luas daratan Kabupaten Morowali yang memiliki 13 kecamatan itu mencapai lebih 15.490,12 km persegi atau sekitar 22,7% dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan catatan Pemkab Morowali, sektor paling dominan dalam menggerakan roda perekonomian di kabupaten itu dewasa ini adalah sektor pertanian dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 67,9%.
Sub-sektor kehutanan paling besar menyumbang PDRB yakni 17,7%, sub-sektor perkebunan 15,8%, dan sub-sektor perikanan 7%, disusul sektor jasa 10%, sektor perdagangan 9,9%, dan sektor industri pengolahan 3,7%. (kpl/erl)
Sumber :
http://www.kapanlagi.com/h/0000263060.html
23 November 2008
Ditemukan 160 Jenis Burung di Cagar Alam Teluk Bintuni
Para peneliti World Wild Fund (WWF) menemukan 160 jenis burung dan 39 jenis mamalia serta buaya air tawar dengan tingkat populasi cukup tinggi di Cagar alam Teluk Bintuni, Irian Jaya Barat.
"Cagar alam teluk bintuni seluas 4.500 hektar sebagian besar terdiri atas hutan bakau (mangrove) yang merupakan habitat utama tempat berkembang biaknya buaya air tawar, udang dan berbagai jenis ikan," kata Aktivis WWF Manokwari, Robert Mandosir kepada pers di Manokwari, Senin.
Dikatakannya, habitat kering berkembang biak puluhan jenis burung Maleo dan Cenderawasih, yang diburu secara kejam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Mandosir, dengan ditetapkannya Kawasan Teluk Bintuni sebagai areal cagar alam, maka sudah saatnya kawasan tersebut tertutup untuk kegiatan yang tidak terkait dengan aspek konservasi.
Data WWF menyebutkan di Tanah Papua terdapat 18 cagar alam diantaranya cagar alam pegunungan Arfak yang memiliki enam jenis kupu-kupu sayap burung (Ornithoptera) yang paling indah di dunia dan aneka jenis kelelawar.
Menurut aktivis itu cagar alam Teluk Bintuni sejak dulu mendapat perhatian serius beberapa negara di dunia, yakni Jepang, Korea, China, Philipina, Inggeris, Belanda pada sektor perikanan dan hutan bakau yang merupakan tempat mencari makan aneka jenis udang, kepiting, ikan serta buaya.
Untuk itu pihak WWF sejak dulu melakukan penelitian guna mengumpulkan data secara lengkap dan akurat tentang populasinya. Kawasan tersebut merupakan tempat populasi buaya air tawar
(Corocodylus Prosus) terpadat di Indonesia, sedangkan di cagar alam pedunungan Arfak para peneliti WWF menemukan sebuah goa kuno diperkirakan berusia ribuan tahun.
Gua itu memiliki panjang sekitar 900 meter terbagi dalam dua lubang dengan tiga pintu masuk.
Gua itu mendapat perhatian peneliti karena didalamnya terdapat sarang puluhan jenis kelelawar yang hidup di sekitar kawasan cagar alam pegunungan Arfak, beberapa jenis diantaranya membantu tanaman di daerah ini terutama penyerbukan.
Untuk itu, gua tersebut harus dilindungi dari ancaman kepunahan, terutama untuk melindungi jenis kelelawar buah (Subroto megehirotera), jenis ini memiliki prosentase tertinggi dari populasi mamalia di hutan tropis basah yang menguntungkan masyarakat petani.
Data WWF menunjukan, kelelawar pegunungan Arfak sangat tergantung pada goa selama masa krisis dalam siklus hidupnya, sehingga kawasan ini sejak dulu ditetapkan menjadi suaka margasatwa migima dengan luas yang diusulkan 3.800 hektar.
Dalam gua tersebut berdiam sekitar 1.000 ekor kelelawar jenis Rhinolophidus Eutyotis Temidus dan tiga spesies dari Genus Miniopterus Magnater, Miniopterus Pisillus Macroceneme dan Miniopterus Schreibersii Oceanis serta sejumlah Arthropoda dan serangga.
Untuk melindungi satwa ini dari ancaman kepunahan akibat perburuan liar secara tak terkendali oleh masyarakat pihak WWF beberapa tahun lalu telah memasang jeruji besi pada pintu masuk gua yang hanya bisa dibuka petugas WWF dan BKSDA Manokwari.
Pemasangan pintu gua tersebut sudah diperhitungkan tidak akan mempengaruhi suhu di dalam gua sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup dan populasi mamalia itu, katanya.
Pintu gua dengan sistem jeruji besi dirancang sesuai kondisi alami sehingga dengan mudah satwa langka ini bisa bergerak dengan bebas dan didunia hanya ada di Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia (Pegunungan Arfak-Manokwari).
Pada bagian atas pintu gua masuk tidak dipasang jeruji, karena menjadi ruang untuk kelelawar keluar masuk gua mencari makan terutama jenis Dobsonia dan Rousettus yang bebas terbang. (*/erl)
Sumber :
http://www.kapanlagi.com/h/0000075288.html
1 Agustus 2005
Sumber Gambar:
http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/09/contoh-fauna-khas-daerah/
http://maleo.wordpress.com/
Langganan:
Postingan (Atom)
